Ombusman RI Perwakilan NTT Buka Posko Pengaduan Dugaan Pungli Penerimaan Siswa Baru

oleh

Kupang,obor-nusantara.com-Setiap tahun Ombudsman RI secara rutin melakukan pemantauan lapangan dan menerima berbagai pengaduan berkaitan dalam pelaksanaan PPDB khususnya di tingkat Daerah, mengingat dari tahun ke tahun masih banyak ditemukan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Berkenaan hal-hal tersebut di atas, Ombudsman RI sebagai pengawas pelayanan publik perlu menjalankan fungsinya guna memastikan pelayanan publik sektor pendidikan khususnya Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dan Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah sebagai salah satu hak dasar masyarakat dapat dilaksanakan dan diterima dengan baik.

Sesuai rilis yang diterima media ini,Rabu 16 Juni 2021 dari Kepala Ombusman Republik Indonesia Perwakilan Propinsi NTT,Darius Beda Daton menyebutkan bahwa untuk setiap penyelenggara satuan pendidikan agar mentaati aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya bagian keempat pasal 81, 82, 83 serta Peraturan Bersama para menteri sebagaimana telah disebutkan di atas.

Beberapa permasalahan yang kerap terjadi setiap tahun pada saat pembukaan tahun pelajaran baru, khusus di sekolah-sekolah negeri adalah membludaknya pendaftar pada sekolah negeri tertentu, pungutan bagi siswa baru yang telah diterima atau yang mendaftar ulang dalam bentuk uang maupun kursi atau meja dengan alasan keterbatasan meja dan kursi, pungutan biaya pendaftaran untuk pengadaan topi/dasi/seragam sekolah, dll.

Untuk mengantisipasi terulangnya berbagai permasalahan tersebut, maka Ombudsman RI Kantor Perwakilan Provinsi NTT sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik akan membuka posko pengaduan dengan alamat; Jalan El Tari Nomor 17, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kupang dan melakukan kegiatan pemantauan dan pemajangan poster pengaduan di loket pendaftaran sejumlah sekolah di Kota Kupang.

Hal ini bertujuan memberikan informasi kepada seluruh masyarakat NTT terkait proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan Pembelajaran tatap Muka (PTM) tahun pelajaran 2021 dan Menerima laporan/pengaduan masyarakat terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) tahun pelajaran 2021.

Juga memberikan saran/rekomendasi kebijakan pada pemerintah semua tingkatan terkait dengan Penerimaan Peserta Didik Baru dan Pembelajaran Tatap Muka serta upaya meningkatkan kualitas tata kelola penerimaan peserta didik baru.

Oleh karena itu dalam posko pengaduan tersebut, Tim pemantau akan mencatat, mengidentifikasi dan menganalisis setiap pengaduan yang masuk untuk dijadikan bahan bagi review kebijakan pendidikan terutama kebijakan terkait penerimaan peserta didik baru di tahun yang akan datang.

Adapun fokus pengawasan yang dilakukan diantaranya Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB),Kejelasan informasi tentang prosedur PPDB,Daya Tampung dan Penetapan Zonasi,Dugaan percaloan dan pungli,Kuota peserta penyandang disabilitas,Pengelolaan Pengaduan di setiap sekolah,Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Sekolah,Kejelasan prosedur pembelajaran tatap muka,Pemenuhan kebutuhan vaksinasi bagi setiap tenaga pendidik dan Monitoring pemenuhan Daftar Periksa Kesiapan Sekolah.

Melakukan Respon Cepat Ombudsman (RCO) atau Inisiatif Ombudsman (IN) jika dianggap telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Laporan.

Posko pengaduan ini dilengkapi dengan telepon, fax, email yang bisa diakses atau dihubungi oleh orang tua murid yaitu telp: (0380) 8438187 dan nomor Hp; 08111453737, 08123788320. Laporan harus disertai dengan identitas pelapor, uraian kronologis serta dokumen pendukung lainnya sehingga mempercepat dalam proses tindak lanjut. Apa blia diperlukan, identitas pelapor dapat dirahasiakan.

Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru dan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah mengacu pada beberapa peraturan terkait yakni Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan,Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 03/KB/2021, Nomor 384/2021, Nomor HK.0 1.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717/2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).
Surat Edaran Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Dan Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan Tahun Pelajaran 2021/2022.

Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 184/KEP/HK/2021 tentang daya tampung peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2021/2022
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Nomor: 422/117/PK/2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2021/2022.

Pengawasan proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) tahun pelajaran 2021 dibuka mulai  tanggal 24 Juni – 31 Juli 2021.

Untuk itu sangat diharapkan agar bagi peserta didik, orang tua/wali yang merasa dirugikan oleh kebijakan sekolah terkait penerimaan peserta didik baru dan pembelajaran tatap muka agar dapat menyampaikan laporan ke posko pengaduan PPDB dan PTM Jalan Eltari Nomor 17,  Kelurahan Oebobo atau dapat menelpon ke Telp; (0380) 8438187 dan Hp; 08111453737,  08123788320.(kenzo)