Sekda Obet Laha Buka Sosialisasi Pendataan dan Pemutakhiran Data PBB

oleh

Oelamasi,obor-nusantara.com-Sekda Obet Laha membuka Sosialisasi Pendataan dan Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) digereja GMIT Ebenhazer Tarus Barat Kec. Kupang Tengah pada hari Selasa, 16 November 2021.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sebagai salah satu sumber penerimaan disektor pajak daerah menjadi agenda prioritas pemerintah yang terus diupayakan peningkatan penerimaannya.

Langkah dan strategi dalam bentuk kebijakan, inovasi maupun kolaborasi telah dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Dalam sambutannya,Obet Laha menjelaskan, Pemkab Kupang telah menjalin berbagai kerjasama secara intensif dengan pihak-pihak yang dianggap mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah.

“Salah satunya kerjasama dengan Badan Pertanahan tentang pengintegrasian data pertanahan dengan PBB-P2 dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan”Ungkap Sekda.

Upaya ini dilakukan untuk memudahkan para wajib pajak dalam membayar pajak dan menghadirkan Pengelolaan Pajak Daerah yang efektif dan tertib.

Untuk itu Pemkab Kupang juga telah menggandeng sektor Perbankan yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah NTT sebagai mitra dalam menyediakan layanan pembayaran pajak daerah secara non tunai dan online.

“kita harus menyadari bahwa ada tahapan yang paling menentukan dalam pengelolaan pajak daerah yakni tahap pendataan dan pemutakhiran data PBB-P2″Tuturnya.

Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang perubahan subjek maupun objek sehingga dapat dilakukan pemutakhiran, untuk ditetapkan sebagai target penerimaan pajak daerah tahun anggaran berikutnya.

Dilanjutkannya bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah adalah mutlak tanggung jawab seluruh aparatur pemerintah di daerah ini.Karena penerimaan pajak daerah merupakan salah satu penerimaan objek pendapatan asli daerah yang sangat menentukan dan menjadi tolak ukur kemandirian fiskal daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Dari hasil review BPK terhadap kemandirian fiskal daerah menunjukan bahwa kab. Kupang masih termasuk kategori belum mandiri secara fiskal, dengan angka 0,0535 pada tahun 2018 dan 0, 438 pada tahun 2019.

Hal ini menunjukkan secara fiskal,kemampuan pendapatan asli daerah hanya bisa membiayai kebutuhan belanja daerah pada angka 5% .Artinya 95% kemampuan fiskal kita masih bergantung pada dana transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi.

“Sebagai pemerintah dan aparatur pemda, kita tentu memiliki harapan untuk menjadi daerah yang mandiri secara fiskal. Semuanya akan dicapai jika ada koordinasi, sinergitas dan kolaborasi yang positif dari seluruh pihak dalam mengelola dan memanfaatkan potensi dan sumber daya disegala sektor yang ada dii Derah ini”kata Obet.

Akhir kata ia berharap semua peserta sosialisasi bisa menjadi bagian penting bagi masyarakat agar masyarakat bisa memahami pentingnya membayar pajak.

“Beri pemahaman yang baik bagi peserta sebagai pedoman dalam memberi pemahaman kepada masyarakat agar tidak merasa enggan untuk membayar pajak”Tegasnya.(hms/kenzo)