Foto: Bupati Malaka Dr Stef Bria.Seran (di belakang Ibu Gubernur NTT) pada acara Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sikka di Kupang NTT”
KUPANG, obor-nusantara.com-Sejak seleksi hari pertama hingga hari ke 7 (sabtu, 10/11/2018) baru 21 orang yang dinyatakan lulus dalam seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 dari total kuota sebanyak. 500 orang untuk seluruh Formasi di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Saat ini masih terdapat 250 peserta yang akan memgikuti seleksi hari teralhir dan di pastikan dari jumlah tersebut yang lolos seleksi masih tetap sedikit dan di yakini tidak memenuhi jumlah Kuota yang di Kabupaten Malaka.
Bupati Malaka dr Stef Bria seran Mengatakan, Pemerintah Kabupaten Malaka tahun ini mendapat jatah CPNS sebanyak 500 orang. Namun hingga hari ke 7 test CPNS di Kabupaten Malaka, NTT Sabtu (9/11) baru 21 orang yang lolos, karena itu Dirinya meminta perlu ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah ini.
Bupati yang akrab dengan media ini nampak gusar dengan kondisi yang ada ini. ” Ya, kita mau bilang apa. Semuanya dilakukan secara transparan dan tertib. Tidak ada yang masuk ke ruangan selain petugas BKN, Anak masuk dalam ruangan menghadapi komputer dan semua dipantau secara on line,” kata Stefanus Bria Seran.
Dia membayangkan jika pemerintah pusat tidak mengambil kebijakan baru tentunya Kabupaten bungsu di NTT yang baru, pemekaran dari Kabupaten Belu dan mendapat jatah, formasi sebanyak 500 orang ini mubazir.
“Awalnya kami cukup bangga. Kabupaten baru, diberi kuota, jatah 500 orang pegawai. Ternyata hasilnya pada H min 1 baru 21 orang yang lulus. Besok hari terakhir dan diikuti sisa peserta 250 orang. Mau bilang apa,” katanya seperti dirilis gatra.com.
Namun ia masih mengharapkan kebijakan Pemerintah Pusat untuk mencari solusi agar daerah tidak dirugikan.
“Saya harapkan ada kebijakan baru dari Jakarta. Saya punya kepercayaan dan keyakinan bahwa pemerintah yang terdiri dari pemimpin-pemimpin cerdas pasti ada jalan keluar. Tidak mungkin jalan buntu karena pemerintah selalu berpihak pada rakyat ,” katanya.
Dia mengatakan sudah berkoordinasi dengan Pengurus Asosiasi Kepala Daerah ( ADKASI ) untuk memperjuangkan ini.
“Kami para bipati dan walikota se-Indonesia sudah sepakat memperjuangkan masalah hasil tes ini. Karena selain daerah, secara nasional baru 9% yang lulus,” ujar alumni Fakultas Kedokteran UNDIP Semarang ini.
Selain mengharapkan perjuangan melalui advokasi, Bupati Malaka mengutus Sekda Malaka Donatus Bere dan Asisten III Yoseph Pareira ke Jakarta menemui pejabat terkait menyampaikan persoalan hasil tes di Kabupaten Malaka.
“Saya utus Sekda dan Asisten III ke Jakarta untuk menyampaikan hasil test yang diperoleh melalui passing grade ini. Bayangkan saja jatah kami 500 orang. Tetapi sekarang baru 21 orang. Kalau besok tambah 5 orang saja mau apa yang kita harapkan ,” kata Stefanus.(wr/gatra.com)
